Baca!

politik

Korupsi Dana Hibah Jasmas di Biro AP Jatim Mulai Terungkap

Korupsi Dana Hibah Jasmas di Biro AP Jatim Mulai Terungkap

Korupsi Dana Hibah Jasmas di Biro AP Jatim Mulai Terungkap
Korupsi Dana Hibah Jasmas Dibiro AP Provinsi Jatim mulai terungkap
Surabaya, restorasihukum.com - Korupsi dana hibah Jasmas (Jaring Aspirasi Masyarakat ) 2012-2013 diduga dilakukan di sejumlah daerah di Jawa Timur. Mengingat total dana Jasmas Jatim mencapai 2,7 Triliun yang menjadi sorotan masyarakat.

Diduga oknum PNS biro Administrasi Pembangunan Pemprov Jatim terlibat aksi nakal yang dilakukan oleh Jumari asal Kabupaten Jember, pada waktu itu menjadi koordinator semua program jasmas yang ada di Jawa Timur dengan mengatas namakan atau rekom dari anggota DPRD provinsi Jatim.

Modus yang dilakukan untuk menjaring uang masyarakat dengan iming iming akan di realisasi dana hibah Jasmas Jatim dengan cara, pengajuan proposal dari masyarakat untuk dapat di Acc, Diduga Jumari juga bekerja sama dengan Fajar salah seorang pegawai dibiro AP Provinsi Jatim untuk memuluskan aksinya dengan syarat tertentu yang memaksa korban untuk mengeluarkan sejumblah uang agar proses pencairan bisa dilaksanakan.

Mengacu pemberitaan yang lalu R Henggar selaku kepala PPID mengatakan '' Kalau memang bisa menunjukkan bukti berupa kwitansi atau perjanjian lainnya mungkin itu bisa menjadi dasar untuk kami memprosesnya." ungkapnya.

Namun saat media ini bisa menunjukkan foto copy dari kwitansi dan surat perjanjian justru R Henggar masih saja berusaha untuk berkilah dan meragukan kebenaran dari foto copy yang ada dengan meminta aslinya. Padahal keaslian dari foto copy tersebut yang punya oknum dalam biro AP sendiri.

Dari kejadian ini menunjukkan biro AP memang diduduki oleh para pejabat yang pandai dan sangat pintar dalam berbagai hal ataupun dalam menyikapi sebuah permasalahan yang datang. (red)



Menurut Ketua Majelis Hakim Tipikor Seharusnya La Nyalla Mattalitti Bebas, Tapi..

Menurut Ketua Majelis Hakim Tipikor Seharusnya La Nyalla Mattalitti Bebas, Tapi..

Menurut Ketua Majelis Hakim Tipikor Seharusnya La Nyalla Mattalitti Bebas, Tapi..
alt
Putusan sela terkait eksepsi yang diajukan terdakwa La Nyalla Mattalitti tidak dicapai dengan suara bulat. Dua hakim ingin eksepsi yang diajukan diterima agar La Nyalla bisa bebas.

Dua hakim yang setuju eksepsi La Nyalla diterima yakni Hakim Ketua Sumpeno dan Hakim anggota Baslin Sinaga.

"Menimbang bahwa tidak dapat mencapai musyawarah mufakat secara bulat maka akan dijatuhkan putusan sesuai suara terbanyak," kata Baslin.

Lantaran tiga hakim lain yakni Masud, Anwar, dan Sigit herman berpendapat kalau eksepsi ditolak, maka hakim memutuskan eksepsi ditolak. Dakwaan jaksa dinilai sudah dibuat dengan cermat, jelas dan tepat sehingga bisa menjadi pedoman dalam menyusun dakwaan dan persidangan bisa dilanjutkan.

Menanggapi hal tersebut, Bajo Suherman ketua PP Surabaya sangat menyayangkan adanya ketidak-patuhan hakim kepada pimpinan.

"Aneh, bahwa ada hakim anggota tidak patuh pada hakim ketua. Ini namanya mbalelo, dan sangat disayangkan bahwa hakim ketua tidak tegas atau plin-plan sehingga menuruti keinginan dari anggotanya yang tidak taat serta tidak loyal pada pimpinan", ujar ketua perkumpulan pemuda Surabaya itu.

Untuk itu menurut Bajo, bagi tiga hakim anggota yang mbalelo perlu ada sanksi yang tegas karena tidak taat dan tidak loyal kepada pimpinan. "Selain melawan pada hakim ketua, mereka juga melawan ketua Mahkamah Agung (MA), karena dengan tegas bahwa ketua MA Prof Hatta Ali sudah menyatakan bahwa La Nyalla Mattalitti adalah keponakan langsung dari beliau", katanya.

"Sanksi juga perlu diberikan pada hakim ketua, karena tidak berlaku tegas pada anggotanya. Padahal tindakan tiga hakim anggota itu sama saja dengan tidak menjaga kehormatan lembaga MA sebagai lembaga peradilan yang membawahi para hakim", pungkasnya.



Jokowi Sedih Baca Komentar Netizen di Media Online

Jokowi Sedih Baca Komentar Netizen di Media Online

Jokowi Sedih Baca Komentar Netizen di Media Online
Hasil gambar untuk jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengingatkan pentingnya menanamkan nilai-nilai akhlak kepada generasi penerus bangsa Indonesia.

Ia mengatakan, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun tanpa sumberdaya manusia yang memiliki akhlak yang baik, maka Indonesia tidak akan bersaing dengan negara-negara maju.

"Oleh sebab itu, yang kita estafetkan, seharusnya nilai-nilai. Bukan sebuah barang, bukan sebuah kekayaan, tetapi nilai-nilai itulah yang kita estafetkan," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Peringatan 90 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Senin (19/9/2016) siang di Pondok Gontor, Ponorogo.

Nilai yang dia maksud Jokowi yakni, nilai identitas, budi pekerti, sopan santun, kerja keras, optimisme, dan nilai-nilai Islami.

"Itulah yang sekarang kita kehilangan," ucapnya.

"Coba kita buka media sosial, twitter, facebook, path, instagram, media online komentar-komentarnya. Apa yang kita baca di situ. Nilai-nilai itulah yang harus kita perbaiki," jelasnya.

Dikatakan Jokowi, di media sosial dapat dilihat orang saling mencela, saling mengejek, saling menghina, mengolok-olok, yang muda ke yang tua, antar teman, antar bangsa.

Apakah itu nilai Islami? Jawaban saya bukan," katanya.

Jokowi menuturkan, sekitar 40 atau 50 tahun yang lalu tidak tampak perilaku tersebut. Berbeda dengan kondisi saat ini.

"Silahkan melihat di media sosial kita. Begitu banyak nilai-nilai yang saya sampaikan tadi, mulai hilang dari kita. Nilai-nilai kerja keras, nilai-nilai optimisme, nilai-nilai perjuangan,"katanya kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).

Ayah tiga anak ini menuturkan, terkadang ketika dia membaca berita di media online, dia hanya membaca judulnya saja.

Berikutnya, yang dia baca komentar-komentar dari pembaca yang isinya saling menghujat dan saling menghina.

"Saya kadang-kadang membaca berita online hanya judulnya. Saya lompati ke (kolom) komentarnya. Masyallah, sedih. Isinya saling hujat di situ, saling memaki. Itu bukan nilai-nilai kesopanan dan buki pekerti kita," katanya.

Hal itulah yang menurutnya akan menghilangkan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

Untuk mengatasi hal itu, dirinya mengaku sudah meminta kepada Mneteri Pendidikan dan Kebudayaan agar prosentase pendidikan di SD dan SMP ditingkatkan.

"Diberikan prosentase lebih tinggi untuk etika, budi pekerti dan sopan santun," imbuhnya.

Sebelumnya, Pimpinan pondok Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal dalam sambutannya mengatakan, pentingnya mewariskan yang dalam bahasanya dia sebut mengestafetkan nilai-nilai perjuangan.
"Pondok ini selalu berasama pemerintah. Maka tema kita adalah mengesatafetkan nilai-nilai perjuangan," katanya.

Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan bahwa, di pondoknya mereka tidak hanya mengestafetkan barang, kedudukan lahiriah, tapi nilai-nilai perjuangan.

Harapannya, generasi kedepan juga akan mentransferkan nilai-nilai perjuangan.

"Sehingga sebelum patah sudah tumbuh sebelum hilang sudah berganti," imbuhnya.



[Indonesia-Online] Perbankan Singapura Adukan WNI Yang ikut Amnesti Pajak ke Polisi

[Indonesia-Online] Perbankan Singapura Adukan WNI Yang ikut Amnesti Pajak ke Polisi

Perbankan Singapura Adukan WNI Yang ikut Amnesti Pajak ke Polisi
Perbankan Singapura Adukan WNI yang Ikut Amnesti Pajak ke Polisi
Perbankan swasta di Singapura dikabarkan membeberkan kepada kepolisian setempat nama-nama nasabah yang mengikuti program pengampunan pajak alias tax amnesty.

Alasannya adalah program amnesti pajak bisa menghancurkan bisnis bank-bank itu. Mengutip The Straits Times, Kamis (15/9/2016), unit kepolisian Singapura yang mengurusi kejahatan keuangan, Commercial Affairs Department (CAD), tahun lalu menyatakan kepada perbankan bahwa mereka harus melapor setiap kali ada nasabah yang ikut serta dalam program pengampunan pajak.

"Ketika nasabah mengatakan kepada Anda bahwa ia mengikuti amnesti pajak, Anda memiliki kecurigaan bahwa aset yang ditempatkan pada Anda tidak comply sehingga Anda harus melapor kepada otoritas," ujar seorang senior eksekutif pada perusahaan wealth management Singapura.

Singapura menyatakan pada tahun 2013 bahwa penghindaran pajak adalah tindak kriminal.
WNI sendiri memiliki aset sekitar 200 miliar dollar AS yang ditempatkan pada perbankan privat Singapura, atau sekitar 40 persen dari total aset perbankan Singapura.

Seorang sumber menyatakan bahwa perbankan sudah mulai mengirim laporan yang dinamakan suspicious transaction report (STR) alias laporan transaksi mencurigakan terkait nasabah Indonesia yang berpartisipasi dalam amnesti pajak.

WNI merupakan investor terbesar sektor properti Singapura. Mereka menggunakan perbankan di Singapura untuk berinvestasi di pasar uang atau saham regional.

Ong-Ang Ai Boon, direktur asosiasi perbankan di Singapura, menyatakan, pihaknya sudah mengatakan kepada perbankan bahwa program amnesti pajak merupakan sarana yang bermanfaat bagi individu guna mengatur perihal perpajakan mereka dengan otoritas pajak terkait di Indonesia.

Tanggapan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba-tiba menggelar konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/9/2016) malam.

Ia memberikan penjelasan lengkap terkait pemberitaan bank-bank swasta di Singapura yang akan membeberkan nama-nama nasabah yang mengikuti program pengampunan pajak alias tax amnesty di Indonesia.

"Saya melakukan pengecekan langsung kepada otoritas di Singapura, kepada Deputy Prime Minister Tarman, dan saya mendapatkan penjelasan yang resmi dari Pemerintah Singapura," ujar Sri Mulyani.

Menurut perempuan yang kerap disapa Ani itu, Pemerintah Singapura mengatakan bahwa mereka sudah memberikan anjuran kepada semua perbankan di Singapura untuk mendukung para nasabahnya yang ingin mengikuti tax amnesty di Indonesia.

Sementara itu, dari sisi perbankan Singapura, Ani mengungkapkan ada ketentuan bank untuk mematuhi juga aturan yang tertuang dalam Financial Action Task Force

Aturan itu berisi kewajiban bagi bank untuk menyampaikan laporan apabila ada kegiatan yang dianggap mencurigakan.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendeteksi aktivitas ilegal atau kegiatan pencucian uang.
Aturan tersebut dilakukan oleh semua negara yang ikut di dalam program FATF. Namun, Ani mengatakan, otoritas moneter Singapura telah menegaskan bahwa WNI yang ikut program tax amnesty Indonesia tidak bisa dianggap sebagai suatu tindakan yang bisa menarik atau memicu investigasi kriminal.

"Maka dari itu, program tax amnesty di Indonesia tidak bisa dijadikan alasan bagi para WP (wajib pajak) Indonesia untuk tidak melakukan atau ikut dalam program amnesti ini karena khawatir akan dilakukan pelaporan tersebut," kata Ani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan, Pemerintah Indonesia dan Singapura akan terus bekerja sama untuk menutup seluruh kemungkinan WP Indonesia menggunakan berbagai alasan untuk tidak mengikuti tax amnesty.

Sebab, kata Ani, tax amnesty merupakan suatu kesempatan bagi semua wajib pajak, terutama yang besar, untuk menggunakan haknya dalam rangka memperbaiki kepatuhan aturan perpajakan.

"Jadi, saya tentu tetap mengharapkan para pembayar pajak Indonesia untuk tetap menggunakan UU ini dan kesempatan ini untuk memperbaiki pelaporannya dan menyukseskan program amnesti ini dalam rangka untuk membangun Indonesia," ucap perempuan 54 tahun itu.



Galaknya Sri Mulyani & Susi Bongkar Penyelendupan Dari Malaysia

Galaknya Sri Mulyani & Susi Bongkar Penyelendupan Dari Malaysia

Galaknya Sri Mulyani & Susi Bongkar Penyelendupan Dari Malaysia
Galaknya Sri Mulyani & Susi bongkar penyelundupan dari Malaysia
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hari ini melakukan konferensi pers atas penggagalan 3 kasus penyelundupan senilai miliaran rupiah.

Kasus penyelundupan tersebut terdiri atas Amonium Nitrat sebanyak 166.475 kilogram (Kg) dari Malaysia, 1 kontainer Frozen Squid (cumi beku) dari China dan 10 kontainer Frozen Pacific Mackarel dari Jepang, dan serta penyelundupan ekspor terhadap 71.250 ekor bibit lobster di Bandara Soekarno Hatta.

Konferensi pers digelar pada pukul 9.30 WIB di Terminal Kalibaru, Jakarta Utara. Sri Mulyani dan Susi Ditemani oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Tito Karnavian serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi dan staff Ditjen Bea Cukai.

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani mengenakan batik songket berwarna biru gelap dengan motif garis berbentuk diamond serta Susi yang mengenakan pakaian smart casual, tampak serius dalam mengungkap kasus penyelundupan ini.

Ani mengaku geram dengan kasus penyelundupan ini terutama Amonium Nitrat. Sebab, bahan kimia yang dikirim dari Malaysia ini sejak tahun 2010 sudah menghancurkan 500 ton terumbu karang di Indonesia.

"Penyelundupan ini dari Malaysia, sudah 6 tahun terakhir bahan kimia ini sangat berbahaya dalam menangkap ikan karena merusak terumbu karang. Kami akan temui pemerintah Malaysia untuk menindaklanjuti kasus ini agar tidak terus terulang," ujarnya di Jakarta, Selasa (13/9).

Meski demikian, dia mengaku bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai. Diharapkan, kinerja Ditjen Bea Cukai bisa terus meningkat dalam memberantas penyelundupan.

"Ini adalah wajah bea cukai yang baik. Saya ingin wajah yang baik di segala lini. Masih banyak pelabuhan yang harus dijaga. Diharapkan kerja sama dengan Kapolri juga akan meningkatkan kinerja Ditjen Bea Cukai," tuturnya.

Tak hanya Ani, Susi Pudjiastuti juga mengaku geram dengan penyelundupan Amonium Nitrat yang dikirim dari Malaysia. Sebab, kerusakan terumbu karang di perairan Indonesia kian parah.

"Ciri-ciri daerah yang menangkap ikannya pakai bom itu banyak bulu babi. Kerusakan terumbu karang kita sudah sampai Raja Ampat. Bahkan di NTB, NTT sudah sering kita dengar. Coba kalian tanya saudagar yang punya ikan kerapu merah, itu mereka menangkapnya pakai bom," jelasnya.

Untuk itu, dia meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk saling bersinergi dalam menjaga kekayaan laut Indonesia. "Kalau laut rusak nanti ikan tidak ada, jadi nanti kita hanya punya laut biru saja mau?," tandasnya.