DPR dan Pemerintah Sepelekan Madrasah

Pendidikan karakter kini kian dipacu oleh pemerintah. Hal ini dengan akan segera diberlakukannya kurikulum 2013. Tentunya dengan kurikulum ini diharapkan adanya output siswa yang memiliki keseimbangan penguasaan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan kata lain di samping siswa harus cerdas dalam penguasaan materi, siswa juga harus cerdas dalam sikap dan perilakunya. Sehingga untuk memenuhi target tersebut, pemerintah menciptakan pendidikan karakter.

Tawuran pelajar yang marak terjadi dinilai menjadi bukti kurang sempurnanya kurikulum sebelumnya (KTSP). Dalam kurikulum yang terdahulu, pendidikan sikap atau yang lebih populer dengan istilah pendidikan akhlak mulia tidaklah begitu ditonjolkan. Setiap harinya siswa digembleng dengan pelajaran pelajaran yang mayoritas bermuatan eksak. Sedangkan pelajaran yang bermuatan akhlak hanya sebagian kecilnya saja. Dengan demikian tidaklah cukup untuk membina perilaku siswa. Dan akhirnya pemerintah menyadari untuk menambah pendidikan bermuatan ranah afektif dan psikomotorik dalam kurikulum.

Sebenarnya, penerapan kurikulum karakter sudah jauh terlebih dahulu diberlakukan di lembaga pendidikan berbasis Islam. Atau lebih dikenal dengan Madrasah. Di Madrasah, pendidikan akhlak bukanlah istilah yang baru. Di samping pendidikan formal yang sama dengan kurikulum sekolah, pendidikan afektif dan psikomotoriknya di Madrasah jauh lebih banyak dibandingkan dengan di sekolah. Sehingga dengan demikian kurikulum Madrasah lebih berhasil dalam membina akhlak mulia siswa.

Menurut anggota Komisi X DPR, Dedi Gumelar (Miing), memaparkan bahwa dalam pendidikan harus ada keseimbangan antara jiwa dan otak. Beliau juga menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional saat ini yang mengesampingkan masalah akhlak dan hanya mengutamakan kecerdasan kognitif saja harus dirubah. Selain itu Dedi juga menyontohkan siswa Madrasah yang tak pernah terdengar tawuran. Hal itu menurutnya di Madrasah ada pembinaan akhlak yang lebih berimbang.

Namun sayang, hingga saat ini peran Madrasah dalam membina siswa masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah dan juga DPR. Dalam anggaran pendidikannya saja madrasah harus "menunggu sisa" anggaran pendidikan sekolah. Dan yang terbaru saat ini, sudah hampir 2 (dua) triwulan, Madrasah masih belum bisa menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini dikarenakan anggaran untuk Madrasah masih diberi tanda bintang (diblokir) oleh DPR. Sehingga tentunya tak hanya dana BOS yang tidak bisa dicairkan, tapi semua dana termasuk Tunjangan Fungsional guru honor Madrasah pun belum bisa dicairkan. Dan dengan demikian, tak hanya operasional Madrasahnya saja yang terganggu, namun juga hak guru Madrasah pun jadi terabaikan.

Dengan melihat fakta yang terjadi, apakah pantas pemerintah mengharapakan peningkatan mutu pendidikan? Semoga saja seiring dengan diberlakukannya kurikulum 2013 nanti, ada keadilan yang diberikan pemerintah kepada Madrasah. Semoga saja.


DIBACA SEBANYAK :  

SHARE THIS

Author:

Previous Post
Next Post