Kinerja Pejabat Lebih Profesional Dibanding Guru Honor

Dunia pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini menjadi sorotan. Mulai dari permasalahan kisruh penyelenggaran Ujian Nasional (UN), sampai kepada belum bisa dicairkannya anggaran Kemendikbud dan Kemenag.

Jika dilihat dari kronologinya, hal-hal di atas saling berkaitan. Kisruh UN disebabkan karena kinerja kementerian yang kurang optimal. Logikanya, bagaimana kinerja bisa optimal jika anggaran di kementerian tersebut diblokir DPR. Keputusan DPR pun tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Soalnya bagaimana anggaran bisa disetujui, jika tata kelola anggaran kementerian itu buruk. Anggaran untuk Kemenag pun sama hingga saat ini masih diblokir dengan alasan yang sama.

Indikator kinerja menjadi pokok permasalahan dalam pemaparan di atas. Kinerja para pejabat di DPR dalam memblokir anggaran dilihat sudah benar. Karena dengan demikian kementerian-kementerian akan lebih baik dalam mengelola anggarannya. Begitu pun dengan para pejabat di kementerian, mereka tidak memakan "gaji buta" karena hingga saat ini terus berusaha supaya anggaran itu bisa cair.

Dengan melihat hal itu, terlihat "keprofesionalan" kinerja para pejabat. Baik para pejabat DPR, maupun pejabat kementerian. Mereka bekerja karena memang mereka digaji tepat waktu untuk bekerja.

Lain lagi masalahnya dengan kinerja para guru honor. Jika dibandingkan dengan kinerja para pejabat di atas, para guru honor memiliki kinerja yang "tidak profesional". Para guru honor ini masih saja bekerja meski pun gaji/honornya belum dibayar. Hal ini terutama dilakukan para guru honor Kemenag. Sudah 4 bulan kerja mereka tak dibayar karena dampak pemblokiran anggaran Kemenag oleh DPR. Hingga saat ini masih saja mereka bandel bekerja tanpa berfikir untuk mogok kerja. Sekali pun kefikiran untuk mogok, mereka ingat ada anak-anak di sekolah yang tak berdosa membutuhkan kehadirannya. Sehingga niat untuk mogok pun jadi terlupakan.

Lalu apa yang akan terjadi seandainya jika gaji para pejabat terlambat dibayarkan? Apa lagi sampai 4 bulan? Apa mungkin mereka akan tetap menjalankan kewajibannya?

Melihat keprofesionalan para pejabat (bekerja karena memang mereka digaji tepat waktu untuk bekerja), rasanya tak mungkin mereka melakukan hal "bodoh" seperti yang dilakukan para guru honor Kemenag. Mereka tak mungkin memikirkan nasib guru honor yang jatuh bangun berusaha mencerdaskan anak-anak bangsa. Pastinya mereka akan bekerja profesional (bekerja karena memang mereka digaji tepat waktu untuk bekerja). Mereka pasti akan bertindak adil. Karena mereka pekerja profesional, tentunya hanya jika hak-hak mereka terpenuhi tepat waktu, baru mereka akan bekerja menjalankan kewajibannya dengan optimal.


DIBACA SEBANYAK:

SHARE THIS

Author:

Previous Post
Next Post