MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pemilukada Garut

Jakarta, 26 September 2013 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 pada Kamis (25/9) pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Perkara. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 129/PHPU.D-XI/2013 ini diajukan oleh Memo Hermawan dan Ade Ginanjar (Pasangan Calon Nomor Urut 4).

Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran Pemilukada Kabupaten Garut yang dilakukan oleh Komisi Pemiluhan Umum Garut dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Agus Hamdani dan Abdusy Syakur (Pihak Terkait). Pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis dan massif, dan terjadi hampir diseluruh Kabupaten Garut. Pada hari pemungutan suara pukul 22.30 WIB, KPU Garut sudah mengumumkan hasil perolehan sementara. Padahal, menurut Pemohon, saat itu proses penghitungan di tingkat kecamatan belum belum selesai.

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan, ketika masa tenang telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Agus-Abdusy (Pasangan Akur). Pada tanggal 6 September 2013, Pasangan Akur yang juga Petahana Garut memberikan pengarahan kepada Kepala Desa dan membagikan uang sebesar Rp 500.000 yang bertempat di GOR Limbangan. Saat itu, Pasangan Akur juga melibatkan Pejabat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD) Kabupaten Garut, dan menjanjikan televisi bagi Kepala Desa yang memenangkannya di daerahnya masing-masing.

Masih pada hari tenang, bertempat di Gedung Hikmat Tarogong Kidul Garut, Pasangan Akur membagikan laptop kepada seluruh tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) perwakilan seluruh kecamatan se-Kabupaten Garut dengan arahan untuk memilihnya pada Pemilukada Garut. Selain itu, Pasangan Akur juga membagikan kerudung yang berlabel Pasangan Calon Nomor 5 di seluruh kecamatan se-Kabupaten Garut. Pada pelaksanaan Pemilukada Garut 2013, di beberapa TPS di sejumlah kecamatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengenakan atribut Pasangan Akur.

Di sisi lain juga telah terjadi black campaign yang menimpa Pemohon. Hampir di setiap desa beredar sms dan selebaran yang bertuliskan “hari-hati, memo hermawan seorang ahmadiyah”. Menurut Pemohon, hal tersebut dilakukan secara simultan dan massif.


Oleh karena itu, dalam petitumnya Pemohon meminta MK untuk membatalkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Garut 2013 dan memerintahkan KPU untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Urut Nomor 5. 

Sumber: Mahkamah Konstitusi


SHARE THIS

Author:

Previous Post
Next Post